Inspektorat Konkep,Dana Desa Buat Desa Bukan Kepala Desa

  • Whatsapp
kepala inspektorat konkep Mohammad Yakub(Foto:Aldi Dermawan /WN)
kepala inspektorat konkep Mohammad Yakub(Foto:Aldi Dermawan /WN)
kepala inspektorat konkep Mohammad Yakub(Foto:Aldi Dermawan /WN)

LANGARA WN-Berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan dana desa pada tahap pertama  inspektorat kabupaten konawe kepulauan (Konkep) serta berdasarkan rekomondasi yang di berikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI provinsi sulawesi tenggara (SULTRA)banyak di temukan ketidak fahaman dalam mengelola dana desa

kepala inspektorat Konkep Mohamammad Yakub mengatakan, pada dasarnya pengelolaan dana desa tersebut harus transparansi seperti mana yang terdapat Di undang undang desa ,”dilapangan banyak kami temukan pada pemeriksaan fisik yang kami lakukan masih banyak pengelola dana desa yang kurang faham dalam mengelola,”kata dia.

Bacaan Lainnya

dalam waktu dekat ini bakal segera di expose hasil pemeriksaan pada pengelola dana desa tersebut,kata dia, “untuk temuan temuan pada kelompknya itu terbagi atas tiga aspek diantaranya ,pemeriksaan pada adminisratif, pemeriksaan pada fisik dan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan, pemeriksaan fisik ini misalnya, pada pelaksanaan pekejaan terdapat kekurangan pada pekerjaanya,ya tentunya kami bakal desak pihak tersebut agar segera di sempurnakan,”jelasnya.

“saya akan turun di setiap kecamatan kumpul semua kepala desanya termaksud lurah saya akan paparkan satu persatu dengan hasil pemeriksaan kami,”tegasnya.

dikatakanya,perlakuan yang bakal di terapkan ini untuk membuat efek terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

enggan berkomentar adanya aroma korupsi pada pengelolaan dana desa mohammad yakub juga menagatakan,”jika itu ada kerugian negara maka segera kerugian itu di pulihkan,”tandasnya,selasa(17/10)

di pembahasan yang sama dia juga menjelaskan,bahwa pemeriksaan terbut sudah dilakukanya se-kabupaten konawe kepulauan,”kami sudah melakukan pemeriksaan di seluruh desa dan hasilnya sudah ada,perlu di ingat dana desa bukan milik kepala desa,tetapi milik desa “terangnya.

 

laporan:Aldi Dermawan

Pos terkait