Penyerapan Dana Desa Di Konkep Belum Miliki Pertanggung jawaban

  • Whatsapp

photo6287397990800926655

LANGARA WN-Sosialisasi Kementrian Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra menyebutkan penyerapan Dana Desa (DD)Konkep masih berada pada titik nol atau belum memiliki pertanggungjawaban,Hal itu diungkapkan Ditjen Perbendaharaan provinsi sulawesi tenggara(Sultra), Ririn Kadariyah saat menjadi pembicara pada silaturahmi dengan pemerintah Daerah(Pemda) kabupaten konawe kepulauan (Konkep) Rabu,(18/10/2017) di aula keuangan Konkep.
Ririn menyebutkan untuk Konkep belum ada laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa (DD) tahap pertama tahun 2017,yang seharusnya pada bulan Agustus laporan pertanggungjawaban pengelolaan DD sudah masuk namun sampai bulan Oktober laporan tersebut belum masuk.

Bacaan Lainnya

“Kami berharap agar secepatnya pihak instansi terkait seperti dinas keuangan dan dinas pemerintahan desa terus berkoordinasi agar secepatnya laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap dua bisa secepatnya dicairkan,” jelasnya.
Ririn juga mengatakan bahwa tingginya anggaran yang beredar di desa harusnya membawa kemakmuran bagi masyarakat desa,”memang diakui ini merupakan hal baru dan cukup menggiurkan sehingga harus hati-hati mengelolanya,sehingga DD dalam pelaksanaannya harus jelas perencanaannya,pengelolaaannya serta pertanggungjawabannya,”ucapnya.

“Harapan kami hari ini dan seterusnya jangan ada kepala desa yang masuk penjara karena tidak bisa mengelola baik dana desa. Solusinya tentu jangan ada niat jahat menyelewengkan dana desa, “tegasnya.

Perwakikan BPKP provinsi Sultra, Ersih Soenarsih menambahkan bahwa penggunaan dana desa harus singkron antara program nasional, daerah dan desa,”Nah disini dari 89 desa di Konkep mesti banyak belajar bagaimana mengelola anggaran sesuai aturan,”terangnya.

Silaturahmi yang dipandu langsung oleh wakil bupati Konkep,dalam kesempatanya mengatakan bahwa Bupati konkep sangat berkomitmen membangun daerah dengan mengawasi aparatnya agar mengelola semua sumber keuangan dengan baik.
“Kami di BPKP satu sisi harus bantu Pemda dan satu sisi harus tegakkan hukum. Olehnya itu pihaknya terus melakukan pembinaan pengelolaan keuangan. BPKP juga sering melakukan pelatihan Bimtek sistem keuangan,” ujarnya dihadapan para pimpinan SKPD, bendahara dan perwakilan kades se-Konkep.
Ersih juga menyinggung mengenai sumber daya manusia pengendali keuangan daerah dalam hal ini Inspektorat,harus miliki auditor mempuni dan kompeten karena harus mampu menghitung kerugian negara.
“Kita berharap kedepan pengelolaan keuangan Konkep bisa lebih baik agar tidak berhadapan dengan aparat penegak hukum,” harapnya.
laporan:Aldi Dermawan

Pos terkait