Unjuk Rasa Kecam Pilkades Tumbu Tumbu Jaya Cacat Hukum

  • Whatsapp

masyarakat tmbu tumbu
LANGARA, WN– Puluhan Masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Masyarakat Pemerhati Pilkades Aman dan Adil (GMPP-Adil) melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar tetap menindak lanjuti atas adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap (DPT), Aksi Unjuk Rasa yang di gelar di Kantor Bupati Konkep Rabu (01/11).

Dengan tuntutan sengketa pilkades atas adanya pemilih siluman yang menyalurkan hak pilihnya, massa menilai berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Bahwa pemilih Tetap atau pemilih sementara harus berdomisili salama enam bulan.

Bacaan Lainnya

Dalam Aksi unjuk rasa itu, puluhan massa berhasil bertemu Wakil Bupati Konkep, Andi Muhamad Lutfi serta Kepala Dinas PMD Jamhur Umirlan.

Waldin Tasrif, selaku kordinator lapangan (Korlap) mengungkapkan bahwa sebelum Pemilihan Pilkades di selenggarakan melalui via telepon kepala Dinas PMD menghubungi ketua Panitia pelaksanaan Pilkades agar menghilangkan nama Abdullah dan Daniati dari dalam daftar pemilih tetap. “sedangkan Abdullah dan Daniati ini memiliki kartu Penduduk dan kartu keluarga yang alamatnya sah di Desa Tumbu Tumbu jaya,” ungkapnya.

Waldin juga mengatakan, atas pemilih siluman yang menyalurkan hak suaranya tidak masuk dalam daftar Dpt seperti mana tertuang dalam berita acara musyawarah penetapan daftar Pemilih kepala desa tumbu tumbu jaya.

meyahuti dari tuntutan tersebut, Jamhur Umirlan, mengatakan Bahwa persoalan Pilkades ini dianggap telah selesai berdasarkan tafsiran undang undang yang ada. “sudah tidak cukup bagus kita membicarakan ini karena sudah berlalu dan ini sudah di anggap selesai,” kata dia.

dipembahasan yang sama Wakil Bupati Konkep juga menjelaskan, Adanya pemilih siluman itu di sebabkan kelalaian pada panitia Tuju. “seharusnya yang di gugat ini panitia tuju kenpa dia mau menerima dua pemilih siluman itu,” jelasnya.

tidak puas dari apa yang menjadi hasil Hearing dari wakil Bupati dan kepala Dinas PMD massa Aksi unjuk rasa kembali melanjutkan aksinya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konkep, Namun dari 20 Anggota Dprd Konkep tidak berada di tempat.

 

 

Laporan: Aldi Dermawan

Pos terkait