Upah Layak Honorer Kesehatan Dijamin Dewan Konkep

  • Whatsapp
Saat Rapat Dengar Pendapat (Rdp) (foto: Aldi Dermawan/WN)
Saat Rapat Dengar Pendapat (Rdp) (foto: Aldi Dermawan/WN)
Saat Rapat Dengar Pendapat (Rdp) (foto: Aldi Dermawan/WN)

LANGARA, WN – Ratusan tenaga kesehatan yang tergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mendatangi kantor DPRD setempat.  Para ujung tombak pelayanan kesehatan ini menuntut kenaikan upah layak dengan besaran Rp 2 juta.  Hal ini mereka ungkapkan ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III yang membidangi kesehatan.

Tuntutan kenaikan gaji kontrak ini cukup beralasan,  sebab sesuai ketetapan pemerintah tahun 2018 bahwa standar upah minimum provinsi (UMP) Sultra Rp 2.177.053. Selain itu juga jika melihat tugas dan fungsi Perawat dan Bidan cukup rentan terkena infeksi nosokomial.  Kemudian para perawat dan bidan bekerja 24 jam, sehingga hal wajar jika mereka digaji upah layak demi tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal.

Bacaan Lainnya

Ketua PPNI Konkep,  Kalpin menjelaskan bahwa sesuai bunyi peraturan bupati (Perbup) No 3 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan APBD disebutkan gaji dokter kontrak Rp 12 juta perbulan. Kemudian gaji perawat, bidan dan paramedis lainnya berada di angka Rp 750 ribu.  Melihat kondisi gaji paramedis tentu tidak layak ditengah kerasnya tuntutan hidup.  Tapi sampai akhir tahun 2017 ini mereka masih berupa maksimal memberikan pelayanan kesehatan.
Jadi mengenai pengapdian paramedis sudah tidak diragukan lagi sehingga perlu kiranya tahun depan upah paramedis harus dinaikkan.

“Sesuai bunyi surat edaran Mentri Ketenagakerjaan RI,  M Hanif Dhakari bahwa UMP Sultra Rp 2.177.053. Hal ini harus menjadi rujukan Pemda dalam penetapan penggajian honorer kontrak.  Kalaupun harus menyusuaikan dengan APBD Konkep maka jangan terlalu rendah ditetapkan upahnya tapi harus mendekati upah layak misalnya diangka Rp 1,5 juta.  Saya juga mau mengungkapkan bahwa keberadaan tenaga kesehatan baik bidan dan perawat merupakan ujung tombak pelayanan jadi mesti diberi perhatian khusus, ” ujar Kalpin.

Mahasiswa Magister Kesehatan Mandala Waluya ini menambahkan,  jika gaji layak sudah dipenuhi Pemda Konkep maka tugas organisasi kesehatan mengontrol anggotanya agar bekerja rajin dan profesional.  Jika tidak serius memberikan pelayanan kesehatan maka akan ada sangsi berupa pemberhentian dari tenaga kontrak. “Kami di Organisasi PPNI bukannya hanya menuntut upah layak tapi kami juga komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat baiki RSUD,  Puskesmas dan kegiatan bakti kesehatan,” tegasnya.

Sementara ketua IBI Konkep,  Yemi Yusuf SKM menekankan agar upah layak harus diwujudkan. Hal ini sejalan dengan beban kerja dan resiko kerja mereka.  Misalkan, Bidan harus merujuk pasien melewati laut lepas yang tak jarang bertaruh nyawa.  Kemudian Perawat juga ikut bertaruh nyawa menyelamatkan pasien.  Jadi Bidan dan Perawat iniengurus orang sehat dan sakit setiap saat.  Mereka tidak tidur hanya Karena memastikan kondisi pasien dalam keadaan baik atau tidak.  Olehnya itu, merupakan hal wajar jika tuntutan upah layak menjadi tujuan para tenaga kontrak.

“Para Perawat dan Bidan selalu dituntut profesional kerja tapi sayangnya kesejahteraan mereka diabaikan.  Nah inikan tidak rasional,  ingat mereka menempuh pendidikan dengan bertaruh tenaga dan finansial tapi setelah mereka tamat pendidikan dan kerja malah mereka dianggap profesi biasa.  Inilah tujuan kami berada digedung DPRD Konkep agar pihak wakil rakyat tahu bahwa kami bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tapi ingat juga kesejahteraan kami, ” pintanya dihadapan para anggota dewan.

Menanggapi hal ini, ketua Komisi III,  Muh Farid dan anggota lainnya yakni Mustaman,  Muh Yakup dan Isman yang menerima langsung ratusan tenaga kesehatan mengaku bersyukur telah berkunjung ke kantor.  Farid mengaku tidak mengetahui persis apa kendala pelayanan selama ini, dan ternyata setelah dijelaskan secara detil pokok masalahnya barulah dipahami.

“Saya jujur saja selama di DPRD ini tidak pernah mendapat keluhan tenaga kesehatan.  Nanti disini baru saya tahu,  jadi terima kasih atas kunjungan dan masukan langsung yang telah disampaikan.  Saya dan anggota lainnya berjanji akan berupaya menaikkan gaji honorer menjadi Rp 1,5 juta. Mereka juga mendesak agar tahun depan sistem penggajian harus setiap bulan bukan dirapel triwulan, ” tegas Farid.

Wakil Ketua DPRD Konkep,  Jaswan tiba-tiba hadir dalam pertemuan setelah mendengar ada ratusan tenaga kesehatan berada di kantornya.  Dihadapan para tenaga kesehatan, dia berjanji bakal mengawal bersama upah layak tenaga kesehatan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak Pemda dalam hal ini Kadis kesehatan dan direktur rumah sakit agar memprioritaskan gaji para tenaga kesehatan,” jelasnya.
Usai RDP,  pihak Komisi III mengeluarkan rekomendasi mendukung upah layak Perawat dan Bidan tahun 2018 menjadi Rp 1,5 juta.

 

Laporanan: Aldi Dermawan

Pos terkait