Kongkalikong Tanggapan Bupati Konkep Pada Audit BPK

  • Whatsapp


LANGARA, WN – Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah dideteksi terdapat beberapa item
pekerjaan pembangunan sarana umum di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep)
menyalahi Kontrak dan Spesifikasi.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Peningkatan Jalan Aspal dalam Kota
Langara Kecamatan Wawonii Barat. Telah di Temukan kerugian Negara pada
proyek yang di kerjakan oleh PT FSS dengan nilai kontrak sebesar 4,1 miliar pada
kekurangan volume dan ketebalan aspal yang seharusnya berdasarkan dengan
kontrak yang ada 663, 61. Ton sedangkan kenyataan yang terpasang hanya 614, 10.
Ton dengan harga satuan sebesar 1,7 miliar dengan nomor kontrak 620/02.09
SP/PPPJJK/DPU-Konkep. Namun hasil dari berita acara pihak PPTK Dinas yang
bersangkutan pada tanggal 05 November 2016 Pekerjaan tersebut telah di nyatakan
selesai.

Bacaan Lainnya

Terdapat juga kekurangan dan kerugian Negara Pada Pembanguanan Jembatan
Sungai Mosolo, proyek senilai 3,7 miliar itu, yang di kerjakan oleh PT FSS dengan
nomor kontrak 620/02,18/sp/pppjjk/dpu-konkep/2016. Tertanggal 11 juli 2016.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen oleh BPK Sultra, terdapat pelaksanaan
pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp 108.752.34256. Serta keterlamabatan
pekerjaan yang belum di kenakan denda Rp 59.403.392.00. Dengan item pekerjaan
yang tidak di laksanakan sehingga biaya biaya yang melekat pada harga satuan
pekerjaan tersebut tidak menunjukan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi pada
pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter, pada pekerjaan galian.
Struktur dengan kedalaman 2-4 meter, timbunan material didatangkan beton
mutu sedang K-350 beton mutu rendah K-175, Kamis (23/11/2017).

Kemudian Berdasarkan hasil Audit BPK juga Telah di temukan kekurangan
Pekerjaan pada pembangunan Jembatan sungai Kekea Kecamatan Wawonii
Tenggara. Proyek sekitar Rp 2,9 miliar ini, dikerjakan PT BBP dengan nomor
kontrak 620 /02 .19/SP/PPPJJK/DPU-KONKEP/2016 tertanggal 11 Juli 2016.
Pekerjaan tersebut, telah ditetapkan jangka waktu penyelesaian selama 174 hari
kalender, yang kemudian kontrak di adendum sebanyak dua kali tanpa merubah
nilai kontrak. Namun, menambah waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 19
Februari 2017 dan tetap diberlakukan denda keterlambatan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, oleh BPK Sultra. Terdapat
adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp 120.991.385 ,35
dan keterlambatan pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp 97.001.850,00.
yang dimna Terdapat item pekerjaan dalam harga satuan pekerjaan yang tidak
dibutuhkan dan tidak dilaksanakan, sehingga pembiayaan pada harga satuan
pekerjaan tersebut tidak menunjukan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi pada
galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter, pekerjaan galian struktur dengan
kedalaman 2-4 meter, beton mutu rendah k-175 beton, siklop pengadaan dinding
sumuran silinder diameter 300 centimeter dan 150 centimeter.

Namun Persoalan tersebut seakan tidak menjadi masalah bagi Pemerintah setempat, terlihat Bupati Konkep Amrullah saat di dikonfirmasi mengatakan, atas temuan tersebut tidak ada penyalahgunaan wewenang.

“Tidak ada wewenang yang di salah gunakan berdasarkan tupoksi sebagai pengguna anggaran jelas,” kata Amrullah.

 

 

 

Laporan: Imam Pardi

Pos terkait