APBD 2018 Ditetapkan Tengah Malam Bupati dan Ketua DPRD Konkep Absen

  • Whatsapp
saat penandatangani hasil paripurna APBD 2018 (Foto : imam Pardi/WN)
saat penandatangani hasil paripurna APBD 2018 (Foto : imam Pardi/WN)
saat penandatangani hasil paripurna APBD 2018 (Foto : imam Pardi/WN)

 

KENDARI, WN-Pembahasan alot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) akhirnya ditetapkan melalui rapat Paripurna di salah satu hotel Kota Kendari, pada pukul 24:00 wita. Kamis (30/11/2017). Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin wakil ketua I, Abdul Rahman, dimana sebelum APBD 2018 ditetapkan terjadi tarik ulur Eksekutif dan Legislatif antara tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada sesi rapat paripurna tersebut, terlihat tidak dihadiri Bupati serta ketua DPRD Konkep.

Penetapan APBD Tahun 2018 ini ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh Sekda dan wakil ketua Dewan. Sekertaris Daerah (Sekda) Konkep, Cecep Trisnajayadi dalam sambutannya mengatakan, telah terjadi penurunan anggaran sebesar Enam Miliar, dimana pada tahun 2017 APBD sebelumnya sebesar Rp 519 miliar sedangkan anggaran yang baru saja ditetapkan hanya Rp 513 miliar.

“Pada intinya anggaran yang mengalami defisit ini kiranya bisa di optimalkan memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Cecep.

Mantan Kadistamben Bombana ini juga menegaskan struktur pembiayaan yang mengalami defisit ini harus bisa dijabarkan masing-masing SKPD dalam aksi nyata pimpinan di tingkat bawah.

“Program prioritas pembangunan daerah memasuki tahun ketiga kepemimpinan Amrullah dan Andi Muh Lutfi yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana serta didukung program penunjang lainnya. Untuk mewujudkan maka akan dijabarkan oleh SKPD dalam RKA masing-masing,” tegasnya.

Anggota DPRD Konkep, Yakub Rahman saat membacakan laporan gabungan Komisi dan Banggar bahwa pembahasan anggaran tahun ini tidak memprioritaskan pembangunan fisik yang dianggap belum prioritas maka tidak akan dianggarkan. Yakub mengakui mengakui pembahasan ini dilakukan secara maraton namun tetap dilakukan secara obyektif.

Dalam rapat Paripurna ini juga dua fraksi di DPRD telah memberikan pandangan akhir fraksi. Fraksi kerakyatan yang dibacakan Haryanto, mengatakan bahwa proses pembahasan telah melalui mekanisme yang baik. Jadi penyusunan APBD tahun 2018 dapat disetujui menjadi Perda.

Sementara fraksi Persatuan Nasional Indonesia Raya yang dibacakan juru bicaranya, Untung Taslim tentang hasil pembahasan RAPBD menyebutkan bahwa banyak dinamika dan tantangan dalam pembahasan yang dilakukan dari satu tahap ke tahap selanjutnya namun inilah dinamika. Pada intinya hasil pembahasan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi APBD 2018.

“Pada dasarnya RAPBD sudah bisa ditetapkan dan semoga dapat memberi manfaat untuk daerah yang kita cintai, ” ujar politisi Partai Gerindra Untung Taslim.

 

 

 

Laporan: Imam Pardi

Pos terkait