Lebaran Wartawan Bermenu Kawal Uang Negara

  • Whatsapp
Kalvin, S. Kep, M. Kes. Bersama ketua PWI Sultra (Foto: dok/WN)
Kalvin, S. Kep, M. Kes. Bersama ketua PWI Sultra (Foto: dok/WN)
Kalvin, S. Kep, M. Kes. Bersama ketua PWI Sultra Suwarjono (Foto: dok/WN)

LANGARA, WN-Tiap tanggal 9 Februari diperingati Hari Pers Nasional (HPN)  sebagai hari agung atau hari Lebarannya para Wartawan.  Peringatan HPN ke 32 tahun 2018 di Padang Sumatra Barat memberi banyak inside baru di tempurung kepala Wartawan.  Pers sebagai pemberi panduan informasi,  sarana pendidikan masyarakat, kontrol sosial serta peran lainnya harus terus menguatkan pengetahuannya demi memajukan peradaban.

Banyak hal yang didapatkan saat mengikuti HPN di Padang.  Misalnya, ketika Mentri Keuangan Sry Mulyani menegaskan agar Wartawan menjaga kebocoran uang Negara. Mulai dari skala nasional hingga anggaran Dana Desa jangan dibiarkan digerogoti oleh mereka yang berwatak Koruptor.  Wartawan harus mengetahui berapa jumlah APBN dan APBD yang dikelola tiap daerah,  akses keterbukaan harus diumbar para penentu kebijakan sampai level bawah. “Peran Wartawan menjaga agar tiap pengelolaan keuangan negara tidak di korupsi, ” Kata Sry Mulyani saat menjadi pemateri utama Konvensi media yang diselenggarakan hotel Grand Inna mengusung tema Iklim Bermedia yang Sehat dan Seimbang: Mempertahankan Eksistensi Media Massa Nasional dalam Lanskap Informasi Global saat HPN.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa media dan pers merupakan partner dalam menyampaikan tugas mencapai cita-cita nasional. Lalu, pemerintah menerima feedback, check and balance terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, pers dan media juga membantu dalam menginformasikan dan mengedukasi masyarakat.

Pers Indonesia harus bisa menjaga nasionalisme, serta menjadikan sarana untuk menanamkan pemahaman dan informasi yang kredibel atas kondisi keuangan negara. Sri Mulyani menegaskan,  berita harus cover both insite jangan buat berita yang dangkal dan wartawan harus menangkal berita hoaks atau berita bohong yang beredar di sosial media.

Era digital ini diperhadapkan muncul berita palsu,  tendesius,  partisan,  provokatif atau memojokan. Semua ini harus dituntaskan oleh Pers yang jujur, berintegritas dan beretika. Menghadapi generasi mileneal yang melek teknologi adalah tantangan yang harus dilakukan Pers Global.  Media Indonesia harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan zaman,  semua ini bisa dilakukan dengan tetap memiliki sifat dasar Jurnalistik yang terus terjaga dengan mengedepankan aspirasi masyarakat.
“Pers adalah pemangku kepentingan atau aktor penting kemajuan bangsa Indonesia.  Kita ciptakan kemakmuran,  keadilan,  pupuk semangat,  rasa nasionalisme dan profesional.
Kedudukan pers sangat penting dan ini terlihat saat merebut kemerdekaan Indonesia, begitupun sampai saat ini pemerintah terus membutuhkan pers yang sehat. Saya sebagai Mentri keuangan atau Bendahara umum bangsa membutuhkan informasi keuangan dari kaca mata Pers.”

Sri Mulyani mengatakan, APBN adalah uang rakyat maka harus dijaga dan dikawal.  Transparansi pengelolaan keuangan harus terbuka aksesnya oleh masyarakat dan Pers.  Pers harus kawal secara komitmen dan konsisten uang rakyat, hal ini diyakini mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial mestinya jadi perhatian semuanya.  Anggaran Triliunan di pembangunan infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan, penanganan kemiskinan,  pertanian dan lainnya harus di kawal baik karena saat ini masalah pembangunan Indonesia sudah begitu pelik.

“Dalam kesempatan yang berharga ini saya mengajak untuk kita semua ikut berkarya menjaga NKRI. Pemerintah, dunia pers dan masyarakat adalah stekholder yang tidak terpisahkan.  Kita semua bertanggungjawab menjaga negara ini.  Kita semua sama seperti pejuang yang mengantarkan pintu gerbang kemerdekaan bangsa dan Pers jadilah tulang punggung pengantar Indonesia yang lebih baik dan sejahtera,” Ujar Sri Mulyani.

Kemudian di HPN juga ditegaskan agar Pers menjaga independensinya,  meneladani para tokoh Pers seperti sosok Mohammada Hatta,  KH Agus Salim,  Mohammad Natsir,  Buya Hamka, Rosihan Anwar dan tokoh Pers Nasional lainnya.

Peran lain yang harus diemban pers nasional adalah mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM).  Saat masyarakat merasakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, pers sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif,  yudikatif dan legislatif harus mendorong ketiga lembaga ini mewujudkan sepremasi hukum dan HAM.

Sesuai amanat UU, pers nasional juga menghormati kebhinekaan yang dimiliki bangsa ini.  Peran penting lainnya yang harus diemban pers nasional adalah melakukan pengawasan,  kritik,  koreksi  dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.  Yang lebih penting lagi adalah pers harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Kritik pers terhadap eksekutif,  yudikatif dan legislatif harus dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab agar nilai-nilai demokrasi tetap berjalan pada relnya. Dengan pers yang merdeka maka kita berharap fungsi media sebagai lembaga informasi,  pendidikan,  hiburan,  kontrol sosial, ekonomi mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkembang.**

 
Penulis: Kalvin

Pos terkait