Oknum Pejabat Konkep Sulap Plat Kendaraan Dinas Jadi Hitam, Sekda Konkep Tutup Mulut

  • Whatsapp
Mobil Dinas Pejabat Konkep Yang Diduga menyulap Plat (Foto: Aldi Dermawan/Wawoniinews.com)
Mobil Dinas Pejabat Konkep Yang Diduga menyulap Plat (Foto: Aldi Dermawan/Wawoniinews.com)
Mobil dinas salah seorang Pejabat Konkep yang diduga menyulap Plat (Foto: Aldi Dermawan/Wawoniinews.com)

LANGARA WN – Sebuah contoh yang tidak patut ditiru dari beberapa Pejabat yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan yang menggunakan kendaraan dinas roda empat (mobil) dengan seri merah disulap menjadi warna hitam.

Salah satu kejadian yakni sebuah kendaraan dinas yang merupakan bantuan operasional dalam tugas di manfaatkan secara pribadi bagaiamana tidak kendaraan tersebut digunakan di Kota Kendari.

Bacaan Lainnya

Kendaraan dinas yang disulap dengan plat hitam ini diduga telah disalah gunakan diluar kegiatan dinas yang merupakan pejabat di Dinas Sosial Konkep. Mobil dengan DT 1184 QE berwarna Silver ini ditemukan sedang terparkir didepan halaman salah satu ruko di Kota Kendari.

Sekda Konkep Cecep Trisnajayadi yang di Konfirmasi melalui Whatshap pribadi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep)  telah memberikan sebanyak dua unit Mobil Dinas pada Dinas Sosial Konkep.

“Ada dua mobil dinas yang di berikan kepada dinas sosial Konkep saya no coment terkait penggunaanya yang digunakan di kota Kendari langsung kalrifkasi saja sama pak Bupati, atau langsung expose saja saya malas dengan urusan itu,” ujarnya senin (29/10/2018).

Saat dikonfirmasi dengan pemakainya Kepala Dinas Sosial Konkep Muh. Rustam Arifin   mengakui bahwa Kendaraan Dinas tersebut adalah miliknya.

“Saya menggunakan kendaraan dinas  tersebut di kendari ini untuk menjemput kalo  Se-sekali ada tamu dari kementrian Sosial RI, kalo randis ini mau di permasalahkan Kendaraan Dinas Milik dinas Perpustakaan, Dinas Kesehatan serta sekdis kesehatan Konkep Juga ada di Kendari,” Jelasnya.

Jika menilik UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi. Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan, penyalahgunaan wewenang, mengakibatkan pemborosan keuangan negara karena ada inefisiensi penggunaan anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga terdapat kerugian negara, dan menguntungkan atau memperkaya pribadi penyelenggara negara atau keluarganya. Berdasarkan unsur tindak pidana korupsi menurut UU 20/2001.

 

Laporan: Aldi Dermawan

Pos terkait