Lebih Dari 28 Ribu Aparat Desa di Sultra Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
Penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan bersama Bupati se Sultra yang di wakili oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Gubernur Sultra (Foto: Fachrul/Wawoniinews.com)
Penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan bersama Bupati se Sultra yang di wakili oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Gubernur Sultra (Foto: Fachrul/Wawoniinews.com)
Penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan bersama Bupati se Sultra yang di wakili oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Gubernur Sultra (Foto: Fachrul/Wawoniinews.com)

KENDARI WN – Sebanyak 28,024 aparatur pemerintahan desa di Sulawesi Tenggara mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Dari jumlah desa yang ada sebanyak 1.953 Desa pada 15 Kabupaten.

Gubernur Sulawei Tenggara, Alimazi mengatakan pemberian jaminan sosial tersebut guna mendorong kinerja aparat desa sehingga dalam menjalankan tugasnya perlu ada perlindungan jaminan sosial. Untuk itu, Bupati perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD maupun ADD pada tahun 2019 mendatang untuk pembayaran iuran, Kamis (13/12/2018).

Bacaan Lainnya

“Penandatanganan nota kesepahaman ini dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi Kepala Desa maupun perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, karena dalam menjalankan tugasnya aparat desa juga sangat rentan terhadap musibah atau kecelakaan. Olehnya itu, kami minta pemerintah Kabupaten agar memperhatikan penganggaran dari sumber APBD atau dana ADD pada tahun 2019 nanti,” ucap Alimazi dalam memaparkan sambutannya di hadapan Bupati dan Kepala Desa.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, Sudirman Simamora, mengungkapkan bahwa sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten karena dukungannya dalam program ini langsung diimplementasikan langsung pada pemerintah desa. Sehingga dengan adanya program ini Pemerintah desa tidak akan mengalami gangguan ekonomi jika sewaktu-waktu ada musibah yang tidak diinginkan terjadi pembiayaan sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi perlu diketahui kita sudah bekerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada, jadi ketika mau masuk di rumah sakit tinggal ditunjukkan langsung kartunya sudah bisa dilayani unlimited tanpa batas,” ungkapnya.

Aparat Desa yang sudah resmi terdaftar akan mendapatkan dua jaminan sosial Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Setiap bulannya iuran yang dibebankan setiap peserta sebesar 5 ribu rupiah melalui ADD atau APBD.

“Kalau misalnya ada kecelakaan kerja bayang kan hanya 5.400 iurannya, kalau peserta meninggal dunia, peserta sudah bisa mendapatkan jaminan sebesar 36 juta , kes langsung dibayarkan, meskipun itu kita tidak inginkan, ” kata Sudirman.

Saat ini, lanjut Sudirman, pihak BPJS ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Walikota (Perwali) maupun Perbub hal itu akan terus didorong sehingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa meningkat.

“Saya berharap dukungan penuh dari pemerintah untuk peningkatan kepesertaan BPJS ini bisa meningkat karena Pemerintah saat ini kita liat sangat antusias,” pungkasnya.

Laporan : Fachrul

Pos terkait