PT GKP di Pulau Wawonii Dianggap Resahkan Masyarakat

  • Whatsapp
Ratusan Massa Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Tambang di Kantor DPRD Konkep (Foto: Agam Jaya/Wawoniinews.com)

 

Ratusan Massa Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Tambang di Kantor DPRD Konkep (Foto: Agam Jaya/Wawoniinews.com)
Ratusan Massa Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Tambang di Kantor DPRD Konkep (Foto: Agam Jaya/Wawoniinews.com)

LANGARA, WN – Merusak lingkungan mengatas namakan pembangunan bukan solusi yang tepat, perlu kecermatan dari pemangku kebijakan. Belakangan ini pengrusakan lingkungan mulai tak kenal tempat. Eksploitasi mengerikan itu terus terjadi. Mulai dari tambang galian C hingga tambang mineral.

Bacaan Lainnya

Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menganggap hadirnya industri pertambangan adalah sumber kehancuran yang berkelanjutan bagi kehidupan warga. Hampir semua masyarakat di pulau Wawonii itu bersih tidak menginginkan alias menolak daerahnya untuk di tambang.

Terbukti, ratusan masyarakat dan mahasiswa  yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) kembali menggelar aksi penolakan tambang. Di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konkep, selasa (18/12/2018).

Pasalnya, belakangan ini muncul belasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif di Konkep. Salah satunya PT Gema Kreasi Perdana yang berencana masuk di wilayah Roko-roko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara. Dalam kesempatan itu, massa menuntut Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Konkep agar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan IUP.

Koordinator Lapangan (Korlap) Darsono mengungkapkan, masuknya pertambangan di pulau wawonii menjadi keresahan masyarakat serta menjadi konflik ditengah masyarakat. Melihat pulau wawonii yang luasnya hanya 867,58 km

Serta menilik UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Darsono menganggap daerahnya itu tidak dapat dilakukan aktivitas pertambangan.

“DPRD Jangan bersembunyi dalam ruangan megahnya kami mengharapkan dukungan atau suport dari Wakil Rakyat kami untuk bersama sama menyelamatakan daerah kita ini, PT GKP hanya akan menimbulkan Konflik ditengah masyarakat,” tegas Darsono sang jendral lapangan.

Menangggapi tuntutan Massa Ketua DPRD Konkep Musdar,  mengungkapkan pencabutan IUP sangatlah berat dilakulan oleh DPRD Konkep sebab kewenangan ada pada Pemerintah Provinsi.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan tuntutan masyarakat dengan itu kami akan membuat surat rekomendasi pencabutan IUP,” ungkapnya.

Laporan: Agam Jaya

Pos terkait