Persatuan Wartawan Indonesia Warning Anggota dan Pengurusnya Tak Minta THR

  • Whatsapp
Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari. Sumber: Penasultra.id

WAWONIINEWS.COM : KONKEP – Profesi wartawan merupakan salah satu dari sekian banyak profesi mulia. Setiap wartawan dituntut bersikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika profesi sesuai kode etik jurnalistik. Selain itu sebagai seorang wartawan dituntut serta menegakkan integritasnya.

Bulan Ramadhan ini, merupakan momen yang tepat bagi organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk terus mengingatkan wartawan, khususnya anggota dan pengurus PWI sampai tingkat daerah agar tetap menjunjung sikap profesional serta tetap pada garis kode etik jurnalistik.

Oleh karena itu, PWI pusat memberi warning atau peringatan para wartawan terlebih pada anggota dan pengurus organisasi PWI mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota agar tidak meminta atau mengedarkan surat permintaan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1442 H/2021 M.

Ketua Umum PWI pusat, Atal Sembiring Depari mengatakan wartawan khususnya anggota dan pengurus PWI pusat sampai daerah maupun koordinator dilarang melakukan permintaan barang, voucer atau sesuatu kepada pihak narasumber menjelang Idul Fitri tahun ini.

“Pemberian THR adalah kewajiban perusahaan tempat para wartawan bekerja, bukan kewajiban lembaga pemerintah/swasta kepada para wartawan yang meliput di tempat tersebut,” kata Ketua Umum PWI pusat, Atal Sembiring Depari usai menggelar rapat pengurus PWI secara daring di Jakarta, Rabu (5/5).

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya wartawan anggota PWI maupun pengurus PWI yang berani manfaatkan momen Idul Fitri tahun ini dengan meminta sumbangan atau barang sebagai THR.

“Saya mengingatkan kepada teman-teman wartawan dan juga para pengurus PWI baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota atau para koordinator di lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta untuk tidak memanfaatkan Idul Fitri untuk kepentingan pribadi/ kelompok dengan cara meminta THR,” jelas Atal Sembiring Depari yang dikutip pada portal Penasultra.id.

Atal S Depari sapaan akrab Ketum PWI pusat itu menjelaskan bahwa meminta THR apalagi sampai memaksa atau mengancam pihak yang dimintai adalah bentuk pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, dan juga kode perilaku wartawan PWI.

Bahkan lanjut Atal S Depari bilang bisa berpotensi melanggar tindak pidana. Praktik seperti ini juga bisa berpotensi mempengaruhi tumbuh kembangnya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) para penyelenggara negara.

“karena itu, terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut, PWI akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan dan kewenangan yang ada. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan PWI, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk sama-sama mengingatkan wartawan dan para pengurus PWI agar tidak melakukan pelanggaran tersebut,” ujarnya lagi.

Selain memberikan warning para wartawan khusus pada anggota dan pengurus PWI pusat sampai daerah. Dia juga meminta para pemimpin lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, dan mitra kerja PWI untuk tidak melayani wartawan minta THR.

“Lebih baik membuat program kerja sama dengan PWI untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, baik dalam bentuk pendidikan, pelatihan, maupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” terang Ketum PWI pusat itu.

Terkait adanya surat oknum tertentu yang mengatasnamakan pengurus PWI di Lampung. PWI Pusat telah memerintahkan PWI Provinsi Lampung untuk menyelidiki dan membuat laporan tertulis. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, kepada oknum pengurus PWI tersebut akan diberikan tindakan/sanksi.

“Sekali lagi saya ingatkan kepada para pengurus PWI untuk tetap menjalin komunikasi dan kemitraan dengan para pihak, tetapi tidak meminta-minta THR. Jalankan profesi wartawan secara bermartabat. Jangan sampai kerja profesional selama ini tercemar hanya karena minta THR,” sambung Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi.

Penulis: Nanang Sofyan

Sumber: Penasultra.id

Pos terkait