Rifqi Saifullah Razak Turun Gunung, Puluhan Petani di Konkep Akhirnya Mengetahui Keberadaan Perda 14 Tahun 2016

  • Whatsapp
Ketua Komisi I DPRD Sultra, Rifqi Saifullah Razak, ST bersama pemateri sosialisasi Perda nomor 14 tahun 2016 di dua desa di Konkep. Foto: dok.redaksi WN

WAWONIINEWS.COM : KONKEP – Sejak lima tahun yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggra (Sultra) membuat sebuah peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan di Kendari tertanggal 19/11/2016 oleh Gubernur Sultra masa kepemimpinan Nur Alam.

Sayangnya, Perda Pemprov Sultra nomor 14 tahun 2016 yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani, tak pernah disosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Kondisi sosialisasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Lanowatu, Kecamatan Wawonii Barat

Akibatnya masyarakat sebagai petani di Pulau Wawonii itu tak pernah mengetahui keberadaan Perda tersebut, apa lagi untuk memahami isi kandungan Perda 14/2016. Untung saja, saat ini DPRD Sultra kembali mensosialisasikan keberadaan Perda 14/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di tengah – tengah masyarakat yang berprofesi petani.

Seperti yang dilakukan Ketua Komisi I DPRD Sultra, Rifqi Saifullah Razak (RSR) selama dua hari di Konkep yakni Kamis-Jumat, 10-11 Juni 2021 . RSR turun langsung bertemu para petani di Desa Lanowatu, Kecamatan Wawonii Barat dan Desa Batumea Kecamatan Wawonii Tengah, disana Rifqi (sapaan akrabnya) menghabiskan waktu berjam-jam bersama para petani memberikan pemahaman tentang Perda tersebut.

Kondisi sosialisasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batumea, Kecamatan Wawonii Tengah. Foto: Nanang

“Perda 14/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebenarnya sudah ada sejak lima tahun lalu. Tetapi belum pernah disosialisasikan ke para petani kita di sini (Wawonii, red). Maka dari itu saya turun langsung bertemu masyarakat agar petani memahami Perda ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Sultra, Rifqi Saifullah Razak di awal sambutannya. Jumat (11/6).

“Dengan Perda ini, petani sebenarnya dilindungi pemerintah. Untuk itu saya minta agar draf Perda yang dibagikan itu dipahami baik-baik,” imbuh RSR.

Foto bersama para petani Desa Lanowatu dengan Ketua Komisi I DPRD Sultra, Rifqi Saifullah Razak, ST. Foto: Awan

Politisi Partai Demokrat ini bilang, dalam Perda dimaksud mengatur pada perlindungan petani asuransi pertanian dan ganti rugi gagal panen. Menetapkan harga pokok pembelian pemerintah serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

“Pemberdayaannya adanya pendidikan dan pelatihan kepada petani, termasuk penyediaan pembiayaan bagi petani, dan masih banyak lagi diatur didalam Perda ini,” terang RSR.

Rifqi Saifullah Razak (tengah) dan pemateri Kadis Pertanian, H. Tahrir (kemeja putih). Foto: Nanang

Melihat Isi Perda Pemprov Sultra Nomor 14/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki potensi pertanian yang cukup melimpah untuk dikembangkan. Sumber daya manusia sebagai pelaku petani pun sangat memadai, sehingga dengan potensi tersebut sector pertanian dapat diandalkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Sultra.

Oleh karena itu, Pemprov Sultra terus berupaya untuk mengoptimalkan peran petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Oleh sebab itu untuk memberikan arah dan landasan hukum maka perlu peraturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dalam Perda 14/2016 mengatur tentang perlinbdungan petani. Pemda Sultra dengan kewenangannya bertanggungjawab mendukung perlindungan petani dilakukan melalui strategi:

  1. Penyediaan prasarana dan sarana produksi.
  2. Perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis.
  3. Penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah.
  4. Mekanisme penyangga produksi.
  5. Asuransi pertanian dan ganti rugi gagal panen.
  6. System peringatan dini.
  7. Perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sedangkan pemberdayaan petani dilakukan melalui:

  1. Pendidikan dan penelitian.
  2. Penyuluhan dan pendampingan.
  3. Penyediaan pembiayaan bagi petani.
  4. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian.
  5. Pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
  6. Pembentukan BUMPetani.

Penulis: Awan/Nanang Sofyan

Pos terkait